Beranda Berita Utama KPK Kembangkan, Dugaan Jual Beli Opini WTP BPK

KPK Kembangkan, Dugaan Jual Beli Opini WTP BPK

218
0

Jakarta-DCnews_Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan suap pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) kepada Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemdes PDTT) yang menjerat dua auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Rochmadi Saptogiri dan Ali Sadli.

Pengembangan kasus ini mengarah pada dugaan adanya jual beli opini WTP BPK di kementerian atau lembaga lain. Hal ini ditandai dengan ditetapkannya Rochmadi dan Ali Sadli sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU). Jeratan pasal pencucian uang ini dilakukan lantaran harta kekayaan yang dimiliki Rochmadi dan Ali Sadli tidak seimbang dengan pendapatannya sebagai auditor BPK. Tak tertutup kemungkinan terdapat kementerian atau lembaga lain yang memberikan suap kepada Rochmadi dan Ali Sadli untuk mendapat opini WTP dari BPK.

“TPPU kami masih mengarah ke lembaga-lembaga lain apakah ada lembaga-lembaga lain yang memberi. Tapi semata-mata kami melihat bahwa antara jumlah harta kekayaan yang bersangkutan dengan profilnya sangat-sangat tidak imbang,” kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (15/9).

Diketahui, dalam menyidik kasus ini, KPK tidak hanya memeriksa sejumlah pejabat dari Kemdes PDTT. Bahkan, KPK sudah dua kali memeriksa Sekjen KONI, EF Hamidy. Dikatakan Alex, tak hanya jual beli opini WTP, Rochmadi dan Ali Sadli juga diduga menegosiasikan penyimpangan di kementerian atau lembaga yang ditemukan keduanya saat melakukan audit. Alex menyatakan, modus-modus yang dilakukan Rochmadi dan Ali Sadli ini masih terus didalami tim penyidik.

“Modusnya seperti apa nah itu yang nanti kami dalami. Kan tidak semata-mata jual beli WTP, tetapi bisa juga jual beli temuan misalnya temuan Rp 15 milar. Terjadi negosiasi sehingga temuan turun menjadi Rp 1 miliar, misalnya Rp 14 miliar yang dijiual. Itu bisa saja,” katanya.

Kasus suap jual beli opini WTP BPK kepada Kemdes PDTT ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan tim Satgas KPK beberapa waktu lalu. Dalam ini, KPK menetapkan Irjen Kemendes, Sugito, dan anak buahnya, Jarot Budi Prabowo, serta Auditor BPK, Ali Sadli dan Rochamadi Saptogiri sebagai tersangka. Sugito dan Jarot sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Sementara Rochmadi dan Ali Sadli ditetapkan KPK sebagai tersangka pencucian uang.//prd

Sumber : Suara Pembruan

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini