Beranda Terkini Subagio Manggopa : Ketika Politik Menciderai Pendidikan

Subagio Manggopa : Ketika Politik Menciderai Pendidikan

187
0

Opini-DCnews_”Guru bak pelita penerang dalam gulita, jasamu tiada tara.” Mungkin kita masih ingat sepenggal lirik lagu yang dulunya kita sering nyanyikan saat masih duduk dibangku sekolah dasar. Betapa guru adalah sebagai penerang ibarat lampu (the light of the darkness), dan menginspirasi mereka pada kemuliaan dan keadaban.

Dengan semangat pendidikan yang selalu mereka kobarkan di negeri ini, para guru pun layak disebut sebagai ‘pahlawan’. Perjalanan kemajuan bangsa inipun tak lepas dari peran guru dalam mewujudkan cita-cita mulia bangsa ini, yaitu : “Mencerdaskan kehidupan bangsa.” Akan tetapi, seiring waktu eksistensi guru pun berangsur menjadi surut. Tak lain penyebabnya adalah berbagai persoalan yang dihadapi oleh guru saat ini. Mulai dari persoalan kesejahteraan, kemampuan (kompetensi) guru hingga persoalan distribusi (pemerataan) guru yang tidak sesuai dengan kebutuhan.

Selain ketiga persoalan tersebut, tak kalah pentingnya juga persoalan kebijakan. “Ganti menteri ganti kebijakan” merupakan wacana yang terus bergulir jika pemerintahan berganti. Dan paling gress full day school oleh menteri pendidikan dan kebudayaan Muhadjir Effendi yang sempat santer dan menjadi ‘buah bibir’ itu. Akan tetapi, penulis tidak ingin membahas lebih lanjut terkait kebijakan-kebijakan tersebut. Dalam tulisan ini, sedikit penulis menyoroti bagaimana realitas kekinian tentang maraknya praktek-praktek politik dalam dunia pendidikan.

Seperti kita ketahui bersama, bahwa pendidikan merupakan mandat pemerintah kepada rakyat, maka sudah seharusnya pemerintah menjamin pendidikan terbebas dari kepentingan-kepentingan politik, tentu termasuk di dalamnya guru. Karena guru merupakan bagian integral dari pendidikan itu sendiri. Akan tetapi, faktanya ketika hajatan-hajatan politik berlangsung – entah itu pilkada ataupun pemilu – mereka digiring oleh atasannya untuk ikut kampanye – serta larut dalam pernyataan sikap mendukung penguasa atau calon kepala daerahnya. Alasannya klise, kalau tak manut, takut nantinya dimutasi atau dipindahkan ke tempat yang jauh (daerah terpencil).

Ironisnya lagi, jika mereka yang dimutasi adalah guru-guru yang telah tersertifikasi. Mereka yang telah tersertifikasi di sekolahnya, tentu saja akan sulit memenuhi kebutuhan 24 jam perminggu di sekolah barunya. Jelas saja, distribusi guru yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan guru itu sendiri merupakan sikap yang tidak konsisten ditunjukkan pemerintah.
Persoalan lainnya, mereka tidak lagi fokus dalam menjalankan tugas pokoknya diakibatkan lebih terfokusnya terhadap politik itu tadi, kemudian berapa banyaknya korban-korban politik yang sebenarnya mempunyai andil, skill serta keterampilan yang baik akan tetapi mereka sebagai korban politik di mutasi ataupun diturunkan jabatannya. Kalau sudah begini, lantas apa yang mau dikata atas kenyataan ini ? Begitu bertumpuknya beban yang dipikul oleh para guru, sehingga mungkin disatu sisi kita akan mempertanyakan “Benarkah fungsi guru sesuai dengan realitas?” Disaat seperti ini nurani kita harus mendapat ruang untuk berbicara bahwa semua itu hanyalah bayang-bayang utopis. Para guru ternyata tidak mampu menjalankan fungsinya. Karena pada dasarnya mereka adalah manusia-manusia tidak berdaya yang berada dalam hegemoni rezim.

Akhirnya, dipenghujung tulisan ini tidak lupa saya menitipkan pesan, bahwa “sebagai pendidik, guru memiliki jiwa mengabdi. Dan bagi guru, pengabdian untuk pendidikan diatas segala-galanya.” Digugu dan ditiru engkau pahlawan bangsa.

(Refleksi dalam memperingati Hari Guru Nasional 25 November 2017)

Oleh : Subagio Manggopa, S.Pd staf pengajar SMPN Satap Posilagon

DIRGAHAYU GURU NASIONAL INDONESIA

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini