Beranda Terkini Ini ” Pasal” Yang Dikenakan Buat Aleg Yang Jual dan Rampas Kendaran...

Ini ” Pasal” Yang Dikenakan Buat Aleg Yang Jual dan Rampas Kendaran Dinas

172
0

Bolmong-DCnews-Adanya komentar miring dari salah satu penggiat Facebook dengan akun atas nama Syabran Dino Mamonto bahwa ada oknum Aleg DPR D Bolmong yang menjual Kendaraan Dinas keluaran Tahun 2013 kepada salah satu anggota DPRD aktif, ditanggapi serius oleh salah satu praktisi muda yang ada di Bolaang Mongondow Raya, Yosie Monoarfa Rabu (6/12/2017).

Menurutnya,Apapun menjadi dasar atau alasan seseorang yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya terhadap suatu peristiwa Penggelapan terkait dengan barang milik Negara adalah merupakan suatu kejahatan. ” Misalnya Sih A meminjam Mobil kepada Sih B, kemudian dengan tidak seizin Sih B dijualnya. Tindak Pidana tersebut sebagaimana diatur dalam BAB XXIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”,ucap Monoarfa.

Dalam komentar Syabhran Mamonto,dia juga menyebutkan bahwa ada oknum yang dengan sengaja mengambil kendaraan dinas bukan miliknya kemudian digunakan selama dua tahun.

Dalam Pasal 372 : Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara se-lama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900 juta.

” Banyak kalangan mengira bahwa KUHP adalah lex generalis yang mungkin tidak berlaku di kalangan pemerintahan apabila hal tertentu yang diatur secara umum oleh KUHP diatasi oleh lex spesialis seperti UU Keuangan Negara, UU Perbendaraan Negara dan berbagai petunjuk pelaksanaan berbagai UU khusus tersebut” ucapnya.

Tujuan pengaturan khusus pada lex spesialis adalah untuk meningkatkan ketepatan pengaturan per-UU-an, bukan menurunkan kualitas suatu lex generalis atau “membelokkan” suatu aturan umum pada lex generalis.

” Jadi sudah jelas bahwa jika ada oknum yang kapasitasnya adalah salah satu anggota dalam lembaga pemerintahan kemudian menggelapkan barang milik negara apalagi menjualnya maka akan dijerat dengan Pidana sebagaimana yang termaktub dalam KUHP.

‌Selanjutnya,jika kemudian ada pejabat yang menggunakan barang bukan miliknya tanpa ada dasar kesepahaman hitam di atas putih untuk dipinjam sementara dalam beberapa waktu yang ditentukan maka sudah jelas masuk Pidana karena tidak sesuai peruntukan .//prd

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini