Beranda Terkini Yosie Monoarfa : Pihak Kepolisian Wajib Telusuri Adanya Dugaan Oknum Aleg Bolmong...

Yosie Monoarfa : Pihak Kepolisian Wajib Telusuri Adanya Dugaan Oknum Aleg Bolmong “Jual” Kendaraan Dinas

169
0

Bolmong-DCnews_Adanya komentar miring dari salah satu akun Facebook atas nama Syabran Dino Mamonto di postingan berita DCnews bahwa ada oknum Aleg DPR D Bolmong yang menjual Kendaraan Dinas keluaran Tahun 2013 kepada salah satu anggota DPRD aktif masih menimbulkan pertanyaan dari pengamat bahkan praktisi hukum yang ada di Bolaang Mongondow Raya.Pasalnya persoalan ini diduga telah berlangsung lama dan sengaja didiamkan oleh aleg yang dimaksud.

Persoalan jual kendaraan dinas ini juga pernah dilontarkan oleh ketua Dewan Bolaang Mongondow (Welti Komaling) pasca adanya opini yang menyudutkannya yang berkaitan dengan APBD Bolmong dan Papa Minta Oto.

Baca : DCnews.online (Welti Komaling : Mana yang lebih memalukan ,papa minta oto atau “Anak Jual oto dinas”.

Praktisi hukum yang dikenal cukup fokal,Yosie Monoarfa ketika menghubungi awak media DCnews,Senin (11/12/2017) mengatakan bahwa masalah ‘anak jual oto’ dan juga pemakaian kendaraan dinas yang bukan miliknya harus ditelusuri kebenarannya.Karena kejadian ini adalah masalah yang sudah masuk ke ranah pidana jika terbukti sebentar nanti.

“Apapun menjadi dasar atau alasan seseorang yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya terhadap suatu peristiwa Penggelapan terkait dengan barang milik Negara adalah merupakan suatu kejahatan” urai Monoarfa.

Baca juga DCnews.online : Ini “Pasal” Yang Dikenakan Buat Oknum Aleg yang Jual Atau Rampas Kendaraan Dinas.

Dalam Pasal 372 lanjut Yosie : Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara se-lama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900 juta.

” Banyak kalangan mengira bahwa KUHP adalah lex generalis yang mungkin tidak berlaku di kalangan pemerintahan apabila hal tertentu yang diatur secara umum oleh KUHP diatasi oleh lex spesialis seperti UU Keuangan Negara, UU Perbendaraan Negara dan berbagai petunjuk pelaksanaan berbagai UU khusus tersebut” ucapnya.

Tujuan pengaturan khusus pada lex spesialis adalah untuk meningkatkan ketepatan pengaturan per-UU-an, bukan menurunkan kualitas suatu lex generalis atau “membelokkan” suatu aturan umum pada lex generalis.

Selanjutnya,Monoarfa meminta pihak berwajib untuk menelusuri kebenaran atas dugaan penjualan kendaraan dinas dan penggunaan kendaraan yang bukan diperuntukan baginya.

“Saya atas nama keadilan dan hukum,demi tegaknya supremasi hukum yang ada di Negara ini meminta pihak yang berwajib dalam hal ini Kapolres Bolaang Mongondow untuk sedianya bisa menelusuri kebenaran atas dugaan yang dimaksud”,tutup Monoarfa.

Catatan :Berita ini akan dikonfirmasi ke Kapolres Bolaang Mongondow untuk mengetahui sikap dan langkah dari pihak berwajib.//prd

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini