Beranda Opini Pitres Sombowadile : Kau Yang Mulai Kau Yang Mengakhiri”

Pitres Sombowadile : Kau Yang Mulai Kau Yang Mengakhiri”

336
0

Opini-DCnews_SAYA kurang tahu, apakah Kepala ’♦Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara pernah gagal dalam soal bercinta di masa mudanya? Jelas saya muskil bakal tahu, karena secara pribadi saya memang tidak mengenalnya. Informasi yang sangat privat ini tentu tidak sembarang diketahui orang. Saya juga mustahil menjawab pertanyaan itu, karena bertemu dengannya saya belum pernah, apalagi sampai akrab dan bisa bercurhat urusan pribadi cinta di masa lalu. Karena itu, ringkasnya info semacam itu tidak mungkin saya peroleh secara faktual. Bahkan, nama pejabat kejati yang baru ini baru saya ketahui lewat publikasi media, yaitu: Bapak Mangihut Sinaga.
Bahasan yang nyerempet ke urusan gagal-cinta itu, sungguh mesti saya nukilkan di sini. Karena sebuah kebijakan telah dibuat Pak Kejati, yang bagi saya cocok digambarkan dengan isi lagu Rhoma Irama. Lagu itu berjudul ‘Kegagalan Cinta’. Tapi, bukan judul lagi itu yang mau saya kaitkan dengan pak kejati. Tapi penggalan liriknya. Karena dalam lagu yang kerap dinyanyikan penyanyi bahenol orkes-orkes dangdut kampung itu tersualah lirik berbunyi, ‘’…Kau yang mulai/Kau yang mengakhiri/ Kau yang berjanji/Kau yang mengingkari…’’.
Lantas, bagaimana cerita dari kaitan lirik itu dengan Pak Kejati itu? Itulah yang hendak diulas runut tulisan nan panda ini.
Orang-orang di Sitaro yang cerdas mungkin segera dapat menerka arah pembahasan tulisan ini. Tulisan yang diberi judul meminjam larik penggalan lirik lagu populer meski sudah lawas itu. Ringkasnya saya sengaja memakai kutipan lirik itu sebagai sebuah kiasan untuk menggambarkan kebijakan Pak Kejati terkait dengan penahanan di rutan dan pengalihan status tersangka S.W. Katiandagho (SWK), mantan Kadis Pendidikan Kabupaten Sitaro, yang kini menjabat Kadis Dinas Sosial Kabupaten Sitaro.
Lirik itu saya pilih untuk mengungkap peran yang dibangun awal oleh Pak Sinaga dalam episode kejadian kasus SWK di awal tahun 2018 kini. Karena, sejatinya penahanan SWK yang demikian serta merta, pasca pelantikannya sebagai Kejati, langsung menimbulkan keriuhan. Mengacu pada lirik lagu tadi Pak Kejati adalah pihak ‘yang memulai’.
Rinciannya, penahanan SWK dilakukan pada 20 Februari 2018 berdasarkan Surat Perintah ‘Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara’ Nomor: PRINT-01/R.1/Fd.1/02/2018. Nah atas kuasa surat Kejati itu, SWK tegas dan lugas langsung ditahan. Penahanan itu dilakukan terkait perkara DUGAAN tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Dana DAK 2012 di Dinas Pendidikan Kab. Sitaro. Penahanan oleh pihak bawahan pak kejati itu dilakukan untuk durasi waktu 20 hari, terhitung sejak 20 Februari 2018 hingga 11 Maret 2018 nanti.
Sebelum penahanan, SWK ditetapkan sebagai tersangka yang juga berdasar pada surat perintah kejati No. Print-253/R.1/Fd.1/02/2018. Hal itu terjadi pada tanggal yang sama dengan tanggal permulaan penahanan. Tersangka didugakan pada tahun 2012 telah menyalahgunakan wewenang dalam posisi sebagai kepala dinas pendidikan dengan melakukan pungutan sebesar 12% dari kucuran dana DAK (Dana Alokasi Khusus) yang diterima 50 sekolah. Dengan aksi itu, dana yang dikumpulkan (sekali lagi, ‘dikumpulkan’ bukan yang dipakainya) adalah sebesar Rp. 924.092.200, alias hampir Rp. 1 miliar.
Terhadap penyalahgunaan itulah, SWK langsung dikenakan sangkaan tindak korupsi pada pasal 2 ayat 1 jo pasal 3 jo pasal 12 huruf e dan pasal 12 huruf f pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh UU No. 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kasus SWK ini merupakan pengembangan kasus yang sama dari kasus terkait yang telah menghukum D.P. Kabuhung dan D.A. Posumah sebelumnya. Dan, kemungkinan dengan kehadiran SWK kasus ini bakal berkembang ke mana-mana mengikuti susuran aliran dana ke para penguasa pemilik kantong-kantong yang dituju. Begitu logika yang biasa ditempuh oleh para penyidik hukum yang berpikir runut dan yang hatinya masih lurus.
Tindakan hukum kejati itu tak pelak disambut dengan riuh bertabur aplaus di sana-sini. Orang Sitaro yang sejak lama mencium aroma korupsi di daerahnya kembali lagi menemukan sumber kebusukan itu di tubuh pemerintahan Toni Supit. Tentu mereka harus belajar untuk tidak mengabaikan prinsip praduga tak bersalah pada diri pribadi SWK. Saya tidak sontak melihat SWK sebagai aktor utama dari tindak pungli itu, atau rasua, atau korupsi itu. Belum tentu kadar kesalahan korupsi itu semata berada di pundak SWK dalam posisinya sebagai kepala dinas.
Karena hakikat korupsi adalah patologi akut dari kekuasaan yang tidak terkontrol. Jelas di atas sang kepala dinas ini pasti ada pihak lain yang lebih berkuasa, yaitu Bupati, Sekda atau bahkan orang-orang dekat dengan Bupati. Di media sosial orang mengaitkan tindak SWK itu dengan karibnya, yaitu ibu bupato. SWK memang dalam banyak kesempatan (sebagaimana foto-foto yang beredar di medsos) selalu tampil bersama ibu bupati dalam berbagai urusan PKK di Kab. Sitaro.
Saya tidak percaya bahwa dana itu diambil oleh SWK, meski tidak punya kuasa, kecuali logika, untuk menemukan siapa sesungguhnya di balik aliran dana itu. Kekuasaan kejaksaanlah yang dipercayakan oleh negara untuk mengungkap soal ini secara terang benderang.
Kedekatan SWK dengan penguasa itu memang telah menimbulkan desas-desus di Siau bahwa tindak rasua itu terkait dengan kekuasaan yang lebih besar daripada posisinya. Tapi entahlah juntrungannya. Yang jelas publik akan punya imajinasi sendiri. Logika mereka sama dengan penyidik hukum, tetapi kadang imajinasi mereka demikian bebas dan dapat menuduh tanpa tedeng aling-aling.
Saya mendengar imajinasi di Tagulandang bunyi kalimat yang keluar dari orang-orang di sekitar pelabuhan (tanggal 28 Feb. 2018) ihwal pengakuan yang keluar dalam pemeriksaan SWK. ‘’Dana dipak di dos-dos kong dibawa ke Wonasa,’’ begitu celoteh mereka riuh di sela makan malam sembari menunggu kapal. Apakah gunjingan mereka termasuk dapat dipercaya, saya harusnya sangsi. Karena imajinasi orang jelas bisa ke mana-mana dan itu masuk klasifikasi opini, meski apa yang mereka ucap juga pantas dihormati sebagai bagian dari hak untuk mengeluarkan pendapat yang dijamin konstitusi.
Yang jelas dan faktual dan bukan imajinasi, bahwa pada saat penahanan itu beberapa elit penting Sitaro sontak segera berangkat ke Manado untuk bertemu dengan seorang penting. Soal apa yang diperbincangkan mereka, kita semua tidak punya informasi, baik sekadar bocoran apalagi beberan detilnya./// (Bersambung)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini