Beranda Berita Utama Musly Cs Dianggap Langgar Kode Etik Oleh Majelis DKPP

Musly Cs Dianggap Langgar Kode Etik Oleh Majelis DKPP

1010
0

KOTAMOBAGU—DCnews_Pengaduan yang layangkan LSM Gempur terkait adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Kotamobagu. Rabu (6/6/2018) kemarin memenuhi babak akhir yakni putusan.

Sidang yang dilaksanakan di gedung DKPP mengambil keputusan, yakni mengabulkan pengaduan pengadu untuk sebagian yang pada akhirnya menjatuhkan sanksi peringatan kepada teradu I yakni Musly L Mokoginta sebagai ketua merangkap anggota Panwas Kota Kotamobagu, Teradu II Adrian Herdi Dayoh, teradu III Awaludin Bahansubu sebagai anggota Panwas Kota Kotamobagu, serta teradu IV Aditya Tegela sebagai anggota KPU Kota Kotamobagu. Bahkan dalam amar putusan yang dibacakan majelis sidang DKPP, yakni Ketua Harjono, Muhammad, Teguh Prasetyo, Alfitra Salam, dan Ida Budhiati, masing masing sebagai anggota. Memerintahkan Bawaslu dan KPU Provinsi melaksanakan putusan ini paling lambat selama 7 hari setelah dibacakan putusan ini.

‘’Demikian isi putusan dari majelis DKPP yang dibacakan kemarin,’’ terang sumber resmi.

Terpisah Ketua LSM Gempur Robiyanto Suid, ketika ditemui kemarin menjelaskan bahwa perlu ada pelurusan pemberitaan terkait putusan DKPP kemarin. Pasalnya, menurut Obby sapaan akrab Robiyanto. Saat ini ada opini yang sengaja disebar melalui media baik cetak maupun eletronik, Panwas seolah dalam putusan seolah tidak bersalah.

‘’Ini adalah bentuk bentuk opini yang perlu ada pelurusan. Karena seharusnya sebagai pejabat ataupun media, kita harus memberikan edukasi yang baik bagi pembaca,’’kata Obby.

Dari beberapa tuntutan kami atau aduan kami, lanjut Obby. Salah satu yang dianggap melanggar kode etik oleh para teradu yakni terkait keberadaan B1KWK. Yang mana dokumen yang seharusnya menurut DKPP menjadi penguasaan KPU Kotamobagu, yang tidak boleh tersebar. Namun fakta terjadi dokumen tersebut berada ditangan Panwas yang konon katanya diantar oleh orang yang tidak dikenal atau misterius, terang Obby menjelaskan.

‘’Dalam putusan DKKP dijelaskan atas tidak responsif atau tidak teliti didalam mengambil laporan atau menangani pelanggaran yang terjadi dalam tahapan Pemilu, mereka dianggap melanggar kode etik penyelengaraan pemilu. Sekali lagi saya tegaskan dalam putusan itu mereka dianggap melanggar kode etik,’’ tegas Obby, sembari membacakan pasal pelanggaran yang dimaksud yakni pasal 6 ayat (3) huruf (a), Pasal 7 ayat (3), Pasal 13 huruf c, Peraturan Dewan Kehormatan Penyelengaraan Pemilihan Umum Republik Indoensia nomor 2 tahun 2017, tentang kode etik dan pedoman prilaku penyelengara pemilihan umum.

‘’Sekarang yang mengatakan mereka tidak melanggar kode etik sehingga katanya mendapatkan teguran ringan. Saya baru tau kalau ada putusan atau sanksi dalam Peraturan DKKP nomor 3 tahun 2017 tentang tata cara beracara ada istilah teguran ringan. Yang saya tau hanya tiga yakni teguran tertulis, pemberhentian sementara, dan atau pemberhentian tetap. Hanya ada itu,’’ kata Obby, sembari meminta agar para pihak tidak menambah-nambah putusan atau dengan istilah lain.

Ketua Panwas Kota Kotamobagu melalui Devisi Data,Amal Bahansubuh mengakui bahwa ada beberapa hal yg menjadi perhatian dan putusan DKPP terkait aduan pengadu.

“Pada pokoknya aduan antara lain adalah bahwa panwaslu kotamobagu diadukan tidak netral, tidak adil, memberi putusan sesat, melakukan intimidasi, menskenariokan melawan kotak kosong dlm pilwako kotamobagu dalam aduan tersebut putusan DKPP tidak terbukti atau dalam pertimbangan tidak dapat dibuktikan pengadu,” kata Amal menjelaskan.

Mengenai B1KWK yg diterima oleh Teradu 1 ketua Panwaslu Kotamobagu diakui Amal melanggar kode etik karena tidak memberikan tanda terima serta tidak responsif.

“hal tersebut menjadi pembelajaran bagi kita panwaslu kotamobagu untuk kedepannya dalam menjalankan tugas untuk mengedepankan kehati-hatian, sebab dalam peraturan DKPP No 2 tahun 2017 tentang Kode etik dan pedoman penyelengara pemilu sangsi peringatan merupakan sanksi yang bersifat membina atau mendidik berupa peringatan” terang Akmal.

(Ndox)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini