Beranda Berita Utama Ketua Komite 1 DPD RI Sambangi Papua

Ketua Komite 1 DPD RI Sambangi Papua

295
0

KOTAMOBAGU– Sosok anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Sulawesi Utara Benny Ramdhani, terlebih soal sepak terjangnya dikanca daerah hingga nasional tidak perlu diragukan lagi. Dengan menduduki jabatan Ketua Komite l DPD RI, baru-baru ini mengunjungi daerah paling timur Indonesia (Provinsi Papua).

Menurut Beny pihaknya melakukan pertemuan dengan Perintah Provinsi Papua, Forkopimda, Majelis Rakyat Papua (MRP), Dewan Perwakilan Rakyat Papua(DPRP), SKPD, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat dan Kalangan Akademisi.

“Hadir langsung dalam acara tersebut Gubernur Papua, Bapak Lukas Enembe, ” kata Benny.

Dalam pertemuan tersebut pihaknya memaparkan tentang Evalusi Pelaksanaan UU Otonomi Khusus No.21 Tahun 2001. Dan hal ini mendapat respon yang sangat luar biasa dari audience.

“Diskusi yang dibuka setelah saya menyampaikan paparan dalam forum tersebut, memunculkan banyak pihak yang terlibat dalam menyampaikan saran, pandangan bahkan kritik yang sangat keras, menjadikan diskusi berlangsung sangat dinamis dan dialektik, ” ujar Benny menggambarkan suasana pertemuan.

Ditegasakan dalam pertemuan tersebut, Otsus merupakan jawaban satu-satunya untuk menguatkan integrasi Papua, mengentaskan kemiskinan dan memajukan kesejahteraan rakyat Papua. Otsus menjadi momentum untuk bersama-sama membangun Papua untuk dapat duduk setara, sejajar dengan daerah-daerah lain di Indonesia.

Kebijakan diskriminatif yang berlangsung selama pemeribtahan Orde Baru dan Pembangunan yang menekankan pada “Jawa sentris” dan “Jakarta sentris” harus segera diakhiri, dengan menghadirkan mainset baru, yaitu INDONESIA SENTRIS, kata Benny mengulang pemaparan nya kala itu.

Dan apa yang dilakukan pemerintahan Jokowi dimana Arah kebijakan telah bergerak di arah timur Indonesia, sudah sangat tepat bagi terciptanya keadilan sosial.

“Saya tekankan juga pada masalah krusial yakni terkait akan berakhirnya dana Otsus sebesar 2% dari DAU Nasional pada tahun 2021. Ini Patut menjadi perhatian pemerintah Pusat, DOD RI dan Pemerintah Daerah Papua, untuk mencari rumusan baru yang akan dikonstruksikan dan menjadi kebijakan pasca berakhirnya Dana Otsus Papua” terang Benny yang juga Caleg No.1 untuk DPR RI, DAPIL Sulawesi Utara, Partai Hanura. (prd)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini