Beranda Berita Utama Parindo : KPU RI Wajib Tindak Lanjuti Surat dari Pemkot

Parindo : KPU RI Wajib Tindak Lanjuti Surat dari Pemkot

353
0

KOTAMOBAGU– Meski sudah diumumkan secara resmi terkait siapa yang akan duduk di Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kotamobagu. Namun masih menyimpan suatu persoalan yang belum tuntas. Hal ini seperti tertuang dalam surat dari Pemerintah Kota Kotamobagu nomor 800/BKPP-KK/IX/217/2018, yang memuat tentang informasi bahwa salah satu komisioner yang lulus peringkat lima besar, tidak mengantongi surat rekomendasi dari walikota devinitif.

“Bahwa rekomendasi oleh PJS walikota tidak dapat digunakan sebagai pemenuhan persyaratan, karena ketentuan undang-undang yang membatasi kewenangan PJS walikota dan sesuai ketentuan Perundang undangan bahwa pejabat pembina kepegawaian di Kabupaten/kota adalah walikota/bupati devinitif, ” hal ini dikutip dalam surat yang ditanda tangani langsung oleh Walikota kotamobagu,Tatong Bara.

Menyikapi hal ini salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lidik Pro meminta agar hal ini ditinjau kembali.

“Salah satu komisioner yang lolos kemaren pernah dapat sangsi keras dari DKPP,dan ini wajib untuk kembali di blow up demi menjaga integritas komisioner dan lembaga KPU”,ungkap Personil LSM Lidik Pro,Parindo Potabuga,Senin (10/2018).

Tambahnya,jika kemudian permintaan penarikan ASN oleh pihak pemkot tidak di respon oleh pihak KPU RI maka bisa dipastikan bahwa ada permainan di tubuh lembaga yang katanya kredibel dan profesional.

” Rekomendasinya itu masih ditanda tangani oleh PJS Walikota.Nah,ketika sudah ada Walikota dan wakil walikota devinif,maka Rekomendasinya itu dibatalkan,mengingat Pemkot masih sangat membutuhkan tenaga ASN di pemerintahan,karenanya tak ada alasan dari pihak KPU RI untuk tetap melantik oknum komisioner tersebut”,ucap Potabuga. (spr)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini