Beranda Berita Utama Tuntut Ganti Rugi ! Demo Cs Duduki Kementrian Desa dan Transmigrasi

Tuntut Ganti Rugi ! Demo Cs Duduki Kementrian Desa dan Transmigrasi

219
0

JAKARTA– Setelah melalui proses yang cukup panjang sekira 16 tahun lamanya, akhirnya gugatan hak tanah ulayat milik sekira 1114 kepala keluarga (KK), dikabulkan Mahkamah Agung (MA). Sebelum masuk di meja MA, gugatan tersebut sudah melalui berbagai proses hukum baik tingkat pertama (pengadilan negeri) 2012 dan tingkat banding (pengadilan tinggi).

“Semua proses telah kami lalui,mulai dari pengadilan negeri Kotamobagu, pengadilan tinggi Manado hingga kasasi di Mahkamah Agung, dan semua proseses itu di menangkan oleh kami penggugat,” kata Denny Mokodompit, salah satu penggugat.

Sedikit diceritakan Demo (sapaan akrab Denny), gugatan atau meminta hak ganti rugi atas tanah milik mereka berawal pada medio 2002 yang saat itu Bolmong masih dibawah kepemimpinan Marlina Moha Siahaan (MMS).Para penggugat sudah melakukan upaya baik secara politik maupun administrasi. Bahkan,hak ini sudah diiyakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) lewat diplomasi beberapa kali di kementrian desa dan transmigrasi. Namun pada 2010 Fahmi Idris (Menteri Transmigrasi) telah mengeluarkan fatwa tidak ada lagi ganti rugi dari pemerintah kecuali melalui proses hukum.

“Tahun 2010 Pemerintah Pusat sempat mengeluarkan fatwa bahwa tidak ada lagi ganti rugi kecuali melalui proses hukum,nah dasar itulah kemudian kami ambil dan kemudian melakukan upaya perjuangan dengan cara menempuh jalur hukum”, ungkap Demo saat bersua di Kementrian Desa dan transmigrasi Jakarta Selatan.

Karena kami telah memenangkan semua proses hukum hingga ke tinggkat MA, kata Demo.Pihaknya bersama sejumlah perwakilan penggugat akan terus menduduki Kementrian Desa dan Transmigrasi,untuk meminta ketegasan kapan hak para penggugat dibayarkan.

“Kami akan tetap bertahan disini sampai dengan Mentri Desa dan transmigrasi bisa memberikan titik terang tentang hak-hak dari 1114 KK yang ada di sembilan desa di Bolaang Mongondow,dan jika pihak kementrian tidak mau menemui maka kami siap pulang dengan nyawa ke Bumi Totabuan”,kecam Demo.

Diketahui tanah hak ulayat diduga diambil pemerintah pusat pada medio 1972 tanpa ada ganti rugi kepada pemilik tanah (1114 KK).Dan sampai dengan berita ini ditayangkan,pihak penggugat masih menduduki Kementrian Desa dan Transmigrasi.(prd)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini