Beranda Politik CAWAGUB Sehand Landjar Tegaskan , Pilkada Sulut Harus Bebas Dari Bentuk Intimidasi

CAWAGUB Sehand Landjar Tegaskan , Pilkada Sulut Harus Bebas Dari Bentuk Intimidasi

800
0

DCnews — Pemilihan kepala daerah di Sulawesi Utara (Sulut) yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 menjadi trend topik dalam setiap diskusi para pengamat politik, LSM dan aktifis di media sosial maupun kedai kopi.

Dalam pesta demokrasi ini masyarakat sebagai pemegang kedaulatan rakyat, dihadapkan kepada pilihan-pilihan sulit dimana mereka berhak menggunakan hak politik yang melekat pada diri mereka untuk memilih kepala daerah yang akan memimpin mereka lima tahun ke depan periode (2020 – 2025).

Pilihan politik ini bukanlah hal yang mudah, sebab rakyat dihadapkan dengan peserta kontestasi yang memiliki banyak varian dengan latar belakang yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam menggunakan hak politik ini, yang sangat diharapkan adalah calon kepala daerah dapat menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat yang ada di wilayah tersebut, sehingga masyarakat membutuhkan kepala daerah dengan VISI dan MISI yang jelas dan konkrit yang dapat dilaksanakan dan dapat diukur dengan ukuran-ukuran kuantifikasi dan kualitatif yang rasional.

Dalam kampanye Dialogis yang dilaksanakan di Desa Tababo Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) Kamis (29/10/2020.

Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Sehan Salim Landjar (SSL) menyampaikan ke warga bahwa  dalam kontestasi politik seperti ini, ada yang berpolitik secara santun dan elegan, tetapi juga ada yang berpolitik secara arogan dan membabi buta yang hanya mempertontonkan kelemahannya dengan berbagai pendekatan yang dipakai untuk menutupi kelemahan tersebut.

Salah satu contoh yg umum kita dapatkan adalah pola – pola INTIMIDASI dengan menggunakan kekuasaan, jabatan , ketokohan atau kekuatan finansial dan lain sebagainya.

“ Saya mau katakan kepada semua masyarakat yg punya hak politik untuk masyarakat Sulut dan terkhusus warga di Kecamatan Belang, agar jangan takut dengan semua bentuk intimidasi yang dilakukan oleh peserta kontestasi politik, siapapun dia, karena itu adalah tekanan dan paksaan dan juga bentuk tindakan otoritee dan semena-mena.

“Presiden dan Wakil Presiden,Gubernur dan Wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati,Walikota dan Wakil Walikota lahir sebagai Pemimpin karena daulat dari rakyat.Mereka bukan apa-apa kalau kalian tidak memberikan hak suara.Olehnya,jangan pernah takut dengan ancaman apalagi intimidasi”, Koar Sehan dalam Orasi Politiknya.

Tambahnya,bila ada Pemerintah yang kemudian mengancam akan mengeluarkan nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) , Program Keluarga Harapan (PKH) maka patut kalian lawan.Sebab bantuan tersebut bukanlah dihasilkan dari APBD daerah melainkan bantuan langsung dari Pusat untuk masyarakat kurang mampu.

“Kalian rakyat adalah pemegang kekuasaan seutuhnya,jadi jangan pernah gentar dengan ancaman akan dihapus dari penerima BLT dan PKH sebab itu adalah hak kalian sebagai warga negara”, tegasnya.

Diketahui, adanya laporan masyarakat yang sering mendapatkan intimidasi dari Pemerintah baik daerah,kecamatan maupun desa hingga berakhir ke pemecatan beberapa kumtua,pegawai syar’i yang tidak sepaham dengan penguasa membuat Sehan geram dan berjanji akan melaporkan para aparat pemerintah yang menyalahgunakan wewenangnya.Pun apabila terpilih nanti akan menindak aparat-aparat yang bermental kolonial.//prd

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini