Beranda Bolmong Diduga Calon Sangadi Desa Wangga Baru Kangkangi Perbup

Diduga Calon Sangadi Desa Wangga Baru Kangkangi Perbup

63
0

BOLMONG — Sebagaimana termaktub dalam Perbup pasal 38 ayat 2 huruf q dan atau Pasal 125 yaitu bakal calon sangadi (kepala desa) yang statusnya aparat desa harus membuat surat pernyataan telah menyerahkan aset milik desa kepada Pemerintah Desa. Namun, hal itu nampaknya sama sekali tidak diindahkan salah satu aparat desa yang saat ini ikut dalam pemilihan kepala desa (Pilkades) di Desa Wangga Baru, Kecamatan Dumoga Barat.

Hal ini setelah diketahui dari statemen mantan sekretaris desa di media online matabmr.com bahwa aset yang ada pada dirinya akan di ambil oleh Sangadi aktif pada hari ini (Rabu,13/1/2012). Sakadar diketahui mantan sekertaris desa tersebut, mengundurkan diri karena ikut dalam pilkades di desa tersebut.
Menanggapi hal tersebut, LSM Lembaga investigasi publik Totabuan,Irawan Damopolii mengatakan Hasanudin sebagai mantan sekdes dan juga Calon Sangadi Desa Wangga Baru, patut diduga telah memasukan berkas atau pernyataan palsu saat mendaftar.

“Ini jadi aneh. Bukannya jelas dalam perbup bahwa bakal calon sangadi dari aparat desa, selain mundur harus menyerahkan aset aset milik desa. Kok bisa sudah ada penetapan calon baru ada penyerahan. Patut diduga jangan jangan ada pernyataan palsu yang dilakukan oknum tersebut, ” ujar Irawan.

Bahkan Irawan, menduga mantan sekertaris desa ini sengaja mengangkangi perbup yang notabene menjadi salah satu acuan dalam pilkades.

“Seperti yang saya katakan tadi, statusnya aparat desa harus membuat surat pernyataan telah menyerahkan aset milik desa kepada Pemerintah Desa,Nah ini ternyata belum diserahkan semua. Berarti saya duga dia punya niat melawan bupati lewat perbup tadi, ” kata Damopolii.

Selanjutnya,Damopolii selaku LSM yang hari ini gentol menyoroti aparat desa yang nakal meminta kepada Camat Dumoga Barat agar bisa memberikan sangsi tegas terhadap Balon sangadi Desa Wangga Baru yang dalam hal ini statusnya adalah ASN.

“Ini jangan hanya di urus lewat kekeluargaan ataupun sangsi tertulis.Camat selaku pimpinan dan ketua panitia kecamatan wajib memberikan sangsi tegas karena oknum ASN tersebut dengan sengaja menahan aset padahal laporannya sudah bebas aset, ” kata Damopolii mengakhiri pernyataannya. (pp)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini