Beranda Berita Utama Mengenai PETI di Blok Bakan Dan Tanoyan,Ini Tanggapan LSM LP2KP

Mengenai PETI di Blok Bakan Dan Tanoyan,Ini Tanggapan LSM LP2KP

71
0

BOLMONG – Pertambangan Emas  Tanpa Izin (PETI) atau disebut illegal mining di Kabupaten Bolaang Mongondow diambang kritis, dimana hampir semua wilayah/daerah yg memiliki kandungan Sumber Daya Alam (SDA) sejenis emas telah dijajah dengan aktifitas para pelaku usaha pertambangan emas illegal.

Penambangan PETI ini telah berjalan kurang lebih lima (5) Tahun, dan telah berdampak pada kerusakan hutan yang sangat parah, baik itu penggrusakan hutan,ekosistem dan tataruang pertambangan di wilayah tersebut.

Aktifitas PETI ini, selain menggakibatkan kerusakan alam,ternyata lebih dari itu PETI telah memakan Korban Jiwa mencapai ratusan jiwa.Ada yang meninggal karna tertimbun lelongsoran, terpapar B3, Zat asam dan lain sebagainya.

Menanggapi hal tersebut,aktivis pemerhati lingkungan yang tergabung di Lembaga Swadata Masyarakat (LSM) Lembaga Pemantau Pembangunan dan Kinerja Pemerintah (LP2KP) Oland Thalib Mokoagow kepada awak media mengatakan bahwa peristiwa-peristiwa tersebut sejauh ini belum ada tindakan khusus berupa penerapan sanksi sesuai UU no 4 tahun2009 tentang MINERBA.

Sementara makin maraknya aksi-aksi pengusaha (Cukong) di PETI yang telah melakukan ekspansi ke beberapa walayah seperti  Blok Bakan dan Blok Tanoyan.

“UU no 4 tahun 2008 tentang Minerba sudah sangat jelas memuat tentang poin sangsi bagi para pelaku pertambangan yang tidak mengantongi izin”,terang oland.

Lanjut Oland, Kondisi PETI di Bolmong sangat memprihatinkan,padahal Pemerintah Darah (Pemda) sudah bebrapa kali melayangkan surat teguran, dan bahkan melakukan infeksi atau penertiban di beberapa lokasi yang menjadi sasaran PETI. Tetapi hal tersebut tdk mengubah situasi dan kondisi di daerah tersebut.

“Pemda sudah beberapa kali melakukan sidak dan bahkan sudah mengeluarkan intruksi penertiban aktifitas pertambangan di dua blok ini,namun para pelaku pertambangan tetap melaksanakan aktifitasnya tanpa memikirkan keselamatan mereka”,sesalnya.

Oland juga menjelaskan bahwa aktifitas PETI yang dilakukan masyrakat adalah bagian dari pemanfaatn sumber daya alam guna untuk pemenuhan kebutuhan hidup, akan tetapi pelaksanaannya yang bertentang dengan UU dan Peraturan yang ada.Jadi melihat persoalan ini, maka harus disikapi secara jujur,tulus serius dan cepat oleh Penda Bolmong, Orovinsi maupun Pusat.

“Masyrakat Bolmong khusus Lolayan sebahagian besar pekerjaannya adalah Penambang. Maka kami menyarankan Pemda agar supaya melakukan upaya pelegalan wilayah pertambangan rakyat (WPR) yang menjadi sasaran masyarakat saat ini dengan tetap memperhatikan kondisi keselamatan, kesehatan dan lingkungan” tegasnya.

Selanjutnya,selaku ketua DPW LP2KP Sulut ,Oland menyampaiakn agar kiranya Bupati Bolaang Mongondow dan DPR Bolmong Mengirim surat ke pihak PT. JRBM dan Presiden Republik Indonesia untuk Meminta sebagian wilayah konsesi (Kontrak karya) milik PT. JRBM yang berada di Blok Bakan dan Tanoyan bisa di lepaskan (PENCIUTAN) serta di legalisasi menjadi wilayah Ijin usaha pertambangan (WIUP) untuk rakyat.Karena ini menjadi tugas dan tanggung jawab Pemkab dalam rangka menjamin hak rakyatnya terutama masyrakat Bolmong yang sebagian besar adalah penambang.

“Kami akan membantu mengawal proses ini jika Bupati Bolmong  mengakomodir aspirasi kami.Bahkan sampai ke tingkat Kementerian dan presiden ,lp2kp siap membantu memperjuangkan aspirasi masyarakat”,tutupnya.//prd

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini