Beranda Berita Utama Tulisan Firasat Mokodompit Hanya Upaya Agar Atasannya Dikecualikan Dari Hukuman

Tulisan Firasat Mokodompit Hanya Upaya Agar Atasannya Dikecualikan Dari Hukuman

69
0

 

BOLSEL — APA dampak dari perilaku ‘orang yang tidak tahu’, tetapi berperilaku seolah tahu? Atau, dampak dari ‘orang setengah tahu’, dan berlagak sepenuhnya tahu?

Secara umum, ada tiga dampaknya. Pertama, ‘pihak setengah tahu’ itu potensial akan membodohi ‘pihak yang tidak tahu’. Kedua, ‘pihak setengah tahu’ itu dapat memusingkan, alias membuat bingung, ‘pihak yang memang tahu’. Kemudian yang terakhir, ‘pihak setengah tahu’ itu jelas akan menyiksa dirinya.

Saya tidak tahu, apakah Firasat Mokodompit yang menulis artikel medsos: ‘Presumtion of Innocence: Jangan Jadikan Komoditas Politik Jelang Pilkada Bolsel’ adalah pihak yang benar-benar tahu, setengah tahu atau bahkan sepersepuluh tahu ihwal gagasan dalam tulisannya. Sebelum membahas lanjut, saya sedikit mengoreksi ejaan pada tulisannya itu menjadi: ‘Presumption of Innocence’.

Intinya pada tulisannya, Firasat menegaskan bahwa kasus hukum suap yang menjerat, di antaranya penguasa Kabupaten Bolsel, tidak bisa diperiksa. Acuan, Firasat bukan sebuah produk hukum, tetapi pernyataan Jaksa Agung ST Burhanudin : ‘’…Tidak ada Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Terhadap Para Calon Bupati. Walikota serta Calon Gubernur selama Tahapan Pilkada Serentak 2020…’’

Berlandas pada pernyataan jaksa agung ini, Firasat sontak menghubungkannya dengan asaz hukum ‘presumption of innocence’. Entahlah jalan pikiran Firasat yang diurainya pas, setengah pas atau sepersepuluh pas untuk azas hukum yang dipakainya menjadi judul tulisannya. Yang jelas bahwa staf khusus bupati Bolsel ini menginginkan agar sang bupati Bolsel dan calon petahana ini tidak diperiksa kejaksaan kini.

Sejujurnya, koherensi dari gagasan dan bahasan yang dibangun, serta ditautkan Firasat sangat lemah. Dalam tulisannya, misalnya, di sana sini dia menyinggung ihwal Berita Acara Pemeriksaan, yang entah atas kesurupan jin yang mana sontak dihubungkan dengan asaz ‘presumption of innocence’ itu.

Mari untuk sekadar melihat kutipan pada tulisannya: ‘’…Namun ada hal terasa janggal bahwa hasil BAP justru di Publish ke media dan ini justru tidak lumrah karena BAP itu RAHASIA NEGARA, yang hanya penyidik bisa menyimpan dan melihatnya, artinya kita semua harus kedepankan ASAS PRADUGA TAK BERSALAH jangan sampe BAP saksi tersebut jatuh ketangan orang yg tidak bertanggung jawab dan menjadi Konsumsi Publik, sementara DUGAAN PIDANA tersebut belum tentu terbukti dengan adanya Keputusan Pengadilan yang mengatakan KESALAHANNYA dan telah miliki kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewisjsde)…’’

Sayangnya, bahwa ihwal BAP yang disebutnya ‘jatuh ke tangan yang tidak bertanggungjawab’ tidak cukup terurai, dan tidak dibuktikannya. Firasat lupa bahwa proses pemeriksaan di kejaksaan untuk atasannya itu, galibnya bermula dari laporan kasus disertai bukti-bukti oleh pelapor.

Nah, jika dalam proses sesudah itu, pelapor membeberkan ‘point-point’ dari laporannya ke media yang lantas dibahas oleh para aktivis informasi, tidaklah itu dapat disebut informasi penyelidikan bocor alias ‘’BAP (telah) jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggungjawab.’’

Bedahan sekilas atas tulisan Firasat, tampaknya memang sekadar berisi upayanya agar atasannya dikecualikan dari proses hukum. Dan tampaknya, Firasat lupa mengkaji keinginannya itu dari norma hukum penting lain yang berbunyi: ‘Equality before the law’, alias kesamaan di hadapan hukum.

Mungkin Firasat akan berkelit, bahwa penghentian proses hukum itu hanya bersifat sementara saja. Bukan penghentian sepenuhnya.

Baiklah jika demikian sekadar saya bahas gagasan menghentikan (sementara) proses hukum yang dirujuknya ke ujaran jaksa agung itu. Tentu, ujaran itu mesti dipahami dalam kaitan dengan aturan yang mengatur pelaksanaan pilkada 2020.

Karena itu, baiknya kita membahas, kapan seseorang yang melangkah masuk dalam proses pertarungan (kontestasi) pilkada nantinya secara resmi dapat disebut sebagai ‘calon’ dalam tahapan pilkada.

Baiknya rujukan kita semata-mata pada bunyi UU dan peraturan yang mengatur detil pelaksanaan Pilkada 2020. Saya sontak merujuk ke UU No. 1/2015, No. 8/2015, dan No.10/2016: Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Pada Bab IX pasal 51 dapat disimak bahwa kontestan yang masuk ke dalam ajang pilkada dapat ditetapkan sebagai calon oleh KPUD setelah perampungan pemeriksaan kelengkapan syarat-syarat pencalonannya.

Jika mengacu pada tahapan Pilkada Serentak 2020, penetapan pasangan calon akan terjadi pada sekitar awal bulan Juni 2020 (13 Juni). Karena itu, tidak ada klem seseorang sebagai ‘calon pilkada 2020’ sebelum waktu itu. Apalagi klem itu, sekadar agar terhindar dari proses hukum yang disitir dari pernyataan jaksa agung. Sungguh ‘sese’.

Upaya menghindari proses hukum, yang tidak berlandas pada rujukan-rujukan produk hukum, pantas disebut sebagai manuver untuk menginjak azas hukum ‘equality before the law’ alias kesamaan di mata hukum. Atau, aksi itu juga pantas dituduhkan sebagai upaya menghadang hukum dan keadilan, alias ‘obstruction of justice’.

Dalam kaitan dengan itu, proses hukum atas bupati petahana yang kini berkontes pada ajang Pilkada 2020 bukanlah pelanggaran, bahkan upaya penegakan hukum. Bupati petahana, bupati ‘guhanga’ dan semua yang gundah gulana terkait dengan kasus suap proyek pasar Milangodaa 2017 mesti berjalan menuju kepastian hukum. Upaya untuk menghalangi oleh orang-orang yang setengah tahu ihwal status kontestan di dalam UU Pilkada mesti dikoreksi.//P.S

Oleh : Pitres Sambowadile

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini